Tapanuli Selatan – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya percepatan pengiriman data penerima bantuan pascabencana oleh pemerintah daerah (Pemda). Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pengiriman data berpotensi merugikan masyarakat terdampak.
Tito menyampaikan, Pemda yang tidak segera menyerahkan data penerima manfaat bantuan perumahan akan diabaikan dalam proses penyaluran bantuan. Ia bahkan menegaskan akan mengumumkan secara terbuka kepada publik Pemda yang dinilai tidak kooperatif.
“Pemda yang cepat akan kami apresiasi. Namun jika sampai dua minggu data tidak diserahkan, maka daerah tersebut akan kami tinggalkan. Warganya tidak bisa masuk penerima manfaat karena data tidak diberikan, dan hal itu akan kami sampaikan ke publik,” ujar Tito saat meresmikan hunian sementara (huntara) di Simarpinggan, Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan perumahan sesuai tingkat kerusakan rumah warga. Bantuan tersebut meliputi stimulan Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, serta hunian tetap (huntap) bagi rumah rusak berat atau hilang.
Selama pembangunan huntap berlangsung, pemerintah menyediakan huntara sebagai tempat tinggal sementara bagi korban bencana. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang memilih tinggal di rumah sewa atau bersama keluarga. DTH diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan dan dicairkan sekaligus untuk tiga bulan dengan total Rp1,8 juta.
Tito menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Sosial turut memberikan bantuan tambahan berupa uang perabot sebesar Rp3 juta, bantuan stimulan ekonomi senilai Rp5 juta, serta bantuan lauk-pauk atau jaminan hidup sebesar Rp15.000 per orang per hari.
Tidak hanya fokus pada pemulihan hunian, pemerintah juga menyiapkan bantuan untuk memulihkan perekonomian warga terdampak. Salah satunya melalui pemberian bantuan stimulan Rp5 juta bagi masyarakat yang sawah atau lahannya rusak akibat bencana, sembari menunggu program revitalisasi pertanian.
Pada kesempatan tersebut, Tito turut mengapresiasi Pemda yang telah menunjukkan komitmen dan kerja sama dengan pemerintah pusat. Ia menyebutkan, dari 52 daerah terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera, sebanyak 27 daerah telah kembali normal, 15 daerah mendekati kondisi normal, sementara 10 daerah lainnya masih membutuhkan perhatian khusus.
Peresmian huntara di Kabupaten Tapanuli Selatan ini turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yudha Fitri, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan Harry Pahlevi Harahap, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setempat.
