BERITA POLRI INVESTIGASI|Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi keluarga serta keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, menyampaikan duka cita mendalam sekaligus menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar tidak kembali terulang.
“Tragedi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa negara harus hadir lebih cepat, lebih nyata, dan lebih dekat kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.
Menurutnya, kasus tersebut tidak boleh dipandang sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai momentum untuk memastikan seluruh program kesejahteraan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat miskin ekstrem dan kelompok rentan.
Wakapolri menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 yang komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.
“Pemerintah telah menyiapkan program dan anggaran, serta ditopang semangat gotong royong. Yang menjadi kunci adalah memastikan implementasinya tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia menyampaikan optimisme bahwa target nasional menuju nol persen kemiskinan ekstrem dapat dicapai melalui kerja bersama dan pengawalan yang konsisten di lapangan.
Sejalan dengan itu, Wakapolri menuturkan bahwa langkah Polri dalam mengawal program kesejahteraan sejalan dengan masukan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, yang menilai Polri memiliki jaringan kelembagaan kuat hingga tingkat desa untuk membantu menyukseskan kebijakan Presiden.
“Kebijakan Presiden dalam APBN 2026 sangat relevan untuk disosialisasikan dan dikawal Polri. Programnya lengkap, dan tugas kami memastikan seluruh kebijakan tersebut sampai kepada rakyat, tepat sasaran, serta berjalan efektif,” kata Wakapolri.
Sebagai tindak lanjut, Wakapolri menginstruksikan seluruh jajaran Polri agar lebih aktif turun ke lapangan bersama pemerintah daerah.
“Saya perintahkan para Kapolres untuk hadir langsung di tengah masyarakat, melakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara objektif, membantu verifikasi data, serta mendampingi masyarakat agar mampu mengakses program bantuan yang tersedia,” ujarnya.
Ia menegaskan, Polri harus berperan sebagai penghubung antara kebijakan negara dan kebutuhan riil masyarakat.
“Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan, tetapi tidak tahu caranya atau kesulitan mengaksesnya. Di sinilah Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara,” tegasnya.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Polri akan mengawal dan membantu sosialisasi berbagai program pemerintah, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Beasiswa PIP dan KIP Kuliah, Bantuan Anak Yatim Piatu, Jaminan Kesehatan Nasional melalui skema PBI, Program Rumah Sejahtera Terpadu, subsidi kebutuhan dasar, Program Makan Bergizi Gratis, hingga Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat luas.
“Program-program ini adalah bukti nyata kehadiran negara. Tugas kami memastikan masyarakat mengetahui haknya dan dapat mengakses bantuan itu tanpa hambatan,” jelas Wakapolri.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pengawalan program diukur dari akurasi pendataan, verifikasi faktual di lapangan, serta kepastian bahwa bantuan diterima oleh pihak yang berhak.
Selain itu, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kementerian dan lembaga terkait dinilai krusial agar pemanfaatan APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menutup pernyataannya, Wakapolri menyampaikan pesan optimisme dan komitmen.
“Dengan kerja keras, kepedulian, dan gotong royong, kemiskinan ekstrem bisa kita atasi bersama. Polri berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara benar-benar hadir di tengah rakyat,” pungkasnya.
“Tragedi di NTT tidak boleh terulang, dan Polri akan berada di garis depan untuk memastikan hal itu.”
