Washington DC – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kepastian hukum, serta mempercepat reformasi sumber daya manusia (SDM) dalam Gala Iftar Dinner Business Summit yang digelar di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu (18/2/2026).
Dalam forum yang dihadiri pelaku usaha Amerika Serikat tersebut, Presiden menekankan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak fiskal yang kredibel dan disiplin dalam memenuhi kewajiban keuangan negara.
“Indonesia tidak pernah gagal membayar utang. Kredibilitas fiskal adalah fondasi utama stabilitas ekonomi kami,” tegas Presiden di hadapan para investor dan pimpinan korporasi global.
Selain stabilitas fiskal, Presiden Prabowo memaparkan strategi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional melalui pembangunan SDM. Pemerintah berencana mendirikan 10 universitas baru berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) serta membangun 500 sekolah menengah unggulan.
Langkah tersebut diarahkan untuk mengejar ketertinggalan tenaga medis dan tenaga profesional strategis, sekaligus memperkuat fondasi transformasi industri nasional.
Di bidang tata kelola, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak aktivitas ekonomi ilegal. Pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal di kawasan hutan lindung serta menyita 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar ketentuan hukum.
Menurut Presiden, langkah tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi sumber daya alam, dan membangun iklim usaha yang transparan serta berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten demi stabilitas dan kepercayaan investor,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan optimisme terhadap penyelesaian perjanjian perdagangan besar antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan itu diharapkan dapat menjadi motor penggerak baru dalam memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara.
Pertemuan di Washington DC ini menjadi bagian dari upaya diplomasi ekonomi pemerintah untuk memperluas investasi, memperdalam kerja sama perdagangan, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
(Setpres)
