Yogyakarta – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, mengaku menerima serangkaian teror dan ancaman setelah menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Tio dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up. Dalam perbincangan itu, ia menjelaskan latar belakang kritik, langkah-langkah advokasi yang dilakukan, serta bentuk intimidasi yang diterimanya sejak 9 Februari 2026.
Menurut Tiyo, ancaman dikirimkan melalui nomor tidak dikenal, termasuk nomor asing. Ia menyebut intimidasi tidak hanya menyasar dirinya sendiri, tetapi juga keluarga dan lebih dari 40 pengurus BEM UGM. Bentuk ancaman yang diterima, kata dia, berupa intimidasi verbal, ancaman kriminal, hingga dugaan rencana pembunuhan.
“Teror tidak boleh dinormalisasi dalam demokrasi negara. Kritik adalah hak konstitusional warga negara,” ujar Tiyo.
Soroti Prioritas Anggaran
Tiyo menjelaskan, kritik terhadap MBG berangkat dari pertanyaan mengenai prioritas anggaran negara. Ia menilai program tersebut menyerap anggaran besar yang dipilih dapat difokuskan pada sektor pendidikan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia juga menyoroti klaim alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Menurutnya, terdapat pos anggaran yang dimasukkan ke dalam komponen pendidikan namun berkaitan dengan pelaksanaan MBG.
Tiyo berpendapat, program penyediaan gizi seharusnya berada dalam koridor kebijakan kesehatan atau perlindungan sosial. “Jika diletakkan di pos pendidikan, perlunya transparansi yang jelas agar tidak menimbulkan tafsir menyimpang dari amanat konstitusi,” katanya.
Selain aspek anggaran, ia menyentuh dampak sosial dari persoalan kemiskinan dan akses pendidikan, Merujuk pada kasus seorang anak di Nusa Tenggara Timur yang diduga berakhirnya hidup akibat kesulitan ekonomi. Ia menilai kasus tersebut mencerminkan permasalahan struktural yang perlu mendapat perhatian negara.
Kirim Surat ke UNICEF
Sebagai bentuk advokasi, BEM UGM mengirimkan surat kepada UNICEF. Tiyo menyatakan langkah tersebut dilakukan karena menilai saluran aspirasi di dalam negeri belum berjalan efektif.
Ia menegaskan, pelibatan lembaga internasional itu bukan upaya mencari intervensi asing, melainkan untuk memperluas perhatian terhadap isu perlindungan hak anak dan prioritas anggaran pendidikan.
“Kami ingin diskusi ini dibahas secara terbuka dan berbasis data,” ujarnya, dilansir dari kanal youtube @abrahamsamadspeakup
Dugaan Peretasan dan Respons Kampus
Selain ancaman langsung, Tiyo mengungkapkan sejumlah akun media sosial pengurus BEM mengalami dugaan peretasan setelah organisasi menyampaikan sikap resmi. Ia menilai pola intimidasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai peristiwa biasa.
Pihak Universitas Gadjah Mada, kata Tiyo, telah menyatakan komitmen memberikan perlindungan fisik dan dukungan hukum kepada pengurus yang terdampak. Ia mengapresiasi respon kampus yang menilai sigap menyikapi situasi.
Desak Evaluasi Terbuka
Dalam wawancara tersebut, Tiyo juga menyoroti tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai pengelolaan yang tidak transparan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membuka ruang penyimpangan anggaran.
Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan berbasis data. Tiyo menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan pemerintah guna mencari solusi yang lebih berpihak pada kepentingan publik, khususnya anak-anak dan sektor pendidikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah terkait tudingan intimidasi maupun kritik yang disampaikan BEM UGM.
