JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menemukan sejumlah pelanggaran standar kebersihan dan kesehatan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Dudung mendapati kondisi dapur yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan operasional. Temuan di lapangan meliputi area dapur yang kotor, keberadaan belatung, penggunaan pallet yang tidak sesuai standar kesehatan, fasilitas pencucian yang kurang layak, hingga tata ruang yang masih mencampur area basah dan area kering.
Menurut Dudung, pengelolaan dapur makanan harus menerapkan pemisahan yang jelas antara area bersih dan area kotor guna menjaga kualitas serta keamanan pangan.
Ia meminta pengelola dapur SPPG segera melakukan perbaikan terhadap berbagai temuan tersebut. Bahkan, ia menegaskan dapur yang tidak mampu memenuhi standar dalam waktu dekat sebaiknya dihentikan sementara operasionalnya.
“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja,” ujar Dudung.
Dudung mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk menindaklanjuti hasil sidak tersebut. Pemerintah juga mendorong adanya langkah suspensi terhadap dapur SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
Ia menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Karena itu, menurutnya, pelaksanaan program tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target distribusi makanan, tetapi juga harus memastikan kualitas gizi dan higienitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
“Kalau hanya memenuhi target makanan, katering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya,” katanya.
Dudung juga mengingatkan bahwa anggaran Program MBG berasal dari dana masyarakat sehingga seluruh pihak yang terlibat wajib menjaga integritas dan kualitas layanan.
Ia meminta yayasan pengelola, operator SPPG, hingga pemerintah daerah tidak menjadikan program tersebut sebagai ajang mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan standar kesehatan.
Menurut Dudung, kelalaian dalam menjaga kebersihan dapur dapat berdampak serius terhadap kesehatan anak-anak penerima manfaat, termasuk potensi keracunan makanan.
“Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, KSP akan melakukan audit dan verifikasi cepat terhadap seluruh dapur SPPG di berbagai daerah. Dapur-dapur tersebut nantinya akan diklasifikasikan ke dalam kategori layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak operasional.
Dudung menambahkan, proses sertifikasi dan verifikasi tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi semata, tetapi juga harus memastikan kondisi riil di lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
