Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional. Data tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial, penguatan sektor perbankan, pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026 yang mengusung tema “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita”. Kegiatan ini berlangsung di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Mendagri menjelaskan, data kependudukan Dukcapil merupakan data yang paling lengkap dan mutakhir karena mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia. Data tersebut diperbarui setiap hari melalui jejaring Dukcapil di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
“Data penduduk Indonesia ini paling lengkap karena Kemendagri memiliki jejaring Dukcapil hingga ke daerah, dan dilakukan pembaruan setiap hari,” ujar Tito.
Ia menambahkan, keunggulan data Dukcapil terletak pada sistem biometrik yang akurat, meliputi sidik jari, pengenalan wajah, hingga pemindaian iris mata. Saat ini, data tersebut telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan aparat penegak hukum.
Pemanfaatan data kependudukan, lanjut Mendagri, juga terbukti meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Salah satunya melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi kriteria. Langkah tersebut berkontribusi pada efisiensi dan penghematan keuangan negara.
Selain untuk sektor sosial dan keuangan, data Dukcapil memiliki peran penting dalam penanganan bencana. Tito menegaskan, meskipun dokumen kependudukan fisik milik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil sehingga proses bantuan dan layanan perbankan tetap dapat dilakukan.
“Dokumen bisa hilang, tetapi data kependudukan tetap tersimpan di sistem,” tegasnya.
Dalam mendukung sistem keuangan nasional, Mendagri menyebut akses data Dukcapil mempermudah perbankan dalam melakukan verifikasi identitas, mempercepat pembukaan rekening, serta mencegah potensi penipuan. Kehadiran Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID menjadi salah satu inovasi yang mampu memangkas waktu layanan secara signifikan.
“Dengan digital ID, proses pembukaan rekening dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit,” jelas Tito.
Mendagri juga mengungkapkan bahwa kerja sama antara Kemendagri dan PPATK telah terjalin lama dan terus menunjukkan peningkatan, terutama dalam pemanfaatan data Dukcapil untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan yang jumlah aksesnya telah mencapai jutaan.
Ia menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk peningkatan keamanan siber. Menurutnya, ancaman siber terhadap sistem keuangan di era digital dapat berdampak besar terhadap stabilitas negara.
“Sistem keuangan harus kita perkuat, termasuk aspek keamanan siber, karena serangan digital dapat melumpuhkan negara tanpa perang fisik,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, dan sejumlah lembaga terkait lainnya.
