Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dijalankan secara realistis dan berhati-hati, termasuk dalam keikutsertaan Indonesia pada Board of Peace (BoP) yang bertujuan mengawal proses transisi dan kemanusiaan di Gaza, Palestina.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama tokoh-tokoh diplomasi, akademisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dalam pertemuan itu, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif, serta kepentingan nasional dan kemanusiaan.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai pandangan Presiden Prabowo mencerminkan pendekatan diplomasi yang pragmatis dan realistis di tengah dinamika geopolitik global. Menurut Dino, saat ini Board of Peace merupakan satu-satunya mekanisme internasional yang tersedia untuk mengawal proses transisi di Gaza.
“Presiden memahami secara utuh tantangan dan risiko geopolitik yang menyertai keikutsertaan Indonesia. Namun, beliau juga menegaskan bahwa Indonesia tetap memiliki opsi untuk menarik diri apabila proses tersebut bertentangan dengan prinsip dasar dan kepentingan nasional,” ujar Dino.
Pandangan serupa disampaikan mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Ia menjelaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari konsultasi intensif dengan sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim.
Hassan mengungkapkan, delapan negara Islam yang terlibat dalam forum tersebut diharapkan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan, sehingga agenda kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Palestina.
“Langkah ini menunjukkan kehati-hatian Indonesia dalam memainkan peran aktif, sekaligus menjaga konsistensi sikap dalam mendukung perjuangan dan hak-hak rakyat Palestina,” ujarnya.
Melalui keikutsertaan dalam Board of Peace, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi secara konstruktif dalam penyelesaian konflik internasional, tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan, kemanusiaan, dan kepentingan nasional.
