Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Sidang tersebut digelar menjelang penghujung tahun 2025 untuk membahas berbagai perkembangan strategis nasional, termasuk penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia.
Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan tegas terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana. Kepala Negara menegaskan bahwa kondisi penanggulangan bencana secara umum berada dalam situasi terkendali dan terus dimonitor secara langsung oleh pemerintah pusat.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membangun hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatra.
Kepala Negara juga memastikan bahwa anggaran penanganan bencana telah disiapkan melalui APBN, sebagai bagian dari hasil kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah.
Selain anggaran pemulihan, pemerintah pusat telah menyalurkan dana operasional langsung kepada pemerintah daerah terdampak, dengan rincian Rp20 miliar untuk tingkat provinsi serta Rp4 miliar untuk masing-masing 52 kabupaten/kota terdampak.
Selain dukungan anggaran, pemerintah mengerahkan kekuatan penuh lintas kementerian dan lembaga, termasuk personel serta sarana pendukung seperti alat berat, guna mempercepat pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah terdampak.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa proses pemulihan membutuhkan waktu, ketelitian, dan kehati-hatian, terutama dalam memastikan keselamatan masyarakat serta pemulihan layanan dasar dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
