Banda Aceh – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa proses pemulihan pascabencana di 52 kabupaten/kota menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Meski masih terdapat beberapa daerah yang memerlukan penanganan lanjutan, kondisi secara umum dinilai telah kembali normal.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam kegiatan Penyerahan Bantuan kepada Daerah Terdampak yang berlangsung bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Tito mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,7 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dana tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
Untuk mempercepat proses pemulihan, Tito meminta dukungan penuh dari jajaran pimpinan MPR RI dan DPR RI, khususnya terkait kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana.
“Kami mohon dukungan dari MPR dan DPR terkait anggaran TKD. Presiden telah menyampaikan bahwa transfer ke daerah untuk tiga provinsi terdampak bencana dikembalikan seperti tahun 2025, dan itu berdampak besar terhadap percepatan pemulihan,” ujar Tito.
Menurutnya, dengan dinormalisasikannya anggaran TKD, pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam melengkapi kebutuhan pemulihan, mulai dari penyediaan mebeler hingga pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas pemerintahan.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa Satgas PRR telah menjalankan berbagai langkah strategis, antara lain melalui rapat koordinasi rutin lintas kementerian/lembaga, kunjungan langsung ke lokasi terdampak, penyaluran bantuan, penginventarisasian kebutuhan daerah, serta pemutakhiran data melalui dashboard Satgas PRR Pascabencana Wilayah Sumatera.
Ia juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyampaikan data secara cepat dan akurat. Seluruh data tersebut nantinya akan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna mencegah tumpang tindih dan memastikan validitas.
“Mekanismenya bersifat bottom up. Kecepatan pemda menjadi kunci, kemudian divalidasi oleh BPS agar tidak menimbulkan persoalan data di kemudian hari,” tegasnya.
Tito berharap daerah yang belum melaporkan kondisi terkini wilayahnya dapat segera mengirimkan data, karena menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan penanganan bencana secara komprehensif.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, A.M. Akbar Supratman, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kepala BPOM Taruna Ikrar, serta sejumlah pejabat dan pihak terkait lainnya.
