Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penguatan inovasi daerah, serta percepatan reformasi layanan publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pesan tersebut disampaikan Tomsi saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Keynote Speaker dalam BeritaSatu Regional Forum 2025 bertema “Empowering Regions, from Local to Global” yang digelar B-Universe di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Tomsi menjelaskan bahwa belanja pemerintah berperan penting dalam menjaga perputaran perekonomian, meningkatkan daya beli, serta mendorong konsumsi rumah tangga.
Oleh karena itu, pemerintah daerah (Pemda) mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan belanja masyarakat terserap dengan cepat dan tepat sasaran.
“Belanja pemerintah menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan nasional dan sekaligus menstimulasi investasi swasta,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih lemahnya kapasitas fiskal di sebagian besar daerah. Menurutnya, diperlukan langkah-langkah strategi untuk memperkuat kemandirian fiskal, salah satunya melalui penguatan inovasi daerah yang terus menunjukkan peningkatan setiap tahun.
Tomsi juga mengapresiasi berbagai terobosan yang telah dihasilkan Pemda, termasuk pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai wujud percepatan layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Menjelang penyusunan kebijakan anggaran tahun 2026, Tomsi menyampaikan empat strategi utama yang perlu menjadi perhatian Pemda:
1. Efisiensi dan optimalisasi belanja daerah, terutama percepatan realisasi APBD untuk mendorong perputaran ekonomi lokal.
2. Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membahayakan masyarakat, termasuk pemanfaatan potensi lokal dan teknologi digital.
3. Pemanfaatan Program Strategi Nasional (PSN) sebagai peluang pertumbuhan dengan mengintegrasikan proyek-proyek besar ke dalam kebijakan daerah.
4. Penguatan peran swasta melalui kemudahan, penyederhanaan, percepatan, dan transparansi proses perizinan.
“Pemda perlu memeriksa kembali seluruh persyaratan perizinan yang dapat dipangkas, dipersingkat, atau dipermudah. Langkah tersebut akan mempercepat investasi dan mendorong tumbuhnya sektor swasta serta penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.
Acara tersebut juga dihadiri Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
