Bekasi – Kritik terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) kembali menjadi perhatian publik setelah unggahan akun media sosial X @bennixsekai viral dan menuai ribuan respon dari warganet.
Unggahan tersebut telah ditonton puluhan ribu kali dan memicu ribuan komentar yang membahas efektivitas birokrasi serta pembagian kerja di lingkungan instansi pemerintah.
Dalam unggahan itu, akun tersebut memuat dugaan ketimpangan beban kerja di sejumlah lembaga pemerintah. Tenaga honorer, pegawai kontrak, hingga anak magang disebut lebih banyak menjalankan pekerjaan teknis dan administratif sehari-hari, sementara sebagian ASN dinilai hanya berperan sebagai pemberi instruksi.
“Yang kerja justru tenaga honorer dan anak magang, sedangkan sebagian PNS hanya menyuruh-nyuruh,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam unggahan tersebut, dilansir pada Selasa, (26/5/2026) pagi.
Kritik itu juga menyoroti pola kerja birokrasi yang dinilai telah berlangsung cukup lama di berbagai instansi. Kondisi tersebut dianggap dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan publik apabila pembagian tugas dan tanggung jawab tidak berjalan seimbang.
Selain itu, unggahan tersebut juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap kualitas dan produktivitas aparatur negara. Pemerintah dinilai perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh agar sistem birokrasi lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat.
Dalam narasi yang berkembang di media sosial, muncul pula usulan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan jumlah pegawai yang dianggap tidak produktif. Menurut pandangan tersebut, langkah efisiensi seharusnya tidak hanya diterapkan di sektor swasta yang selama ini sering menangani pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kalau memang tidak bisa bekerja dengan baik ya sebaiknya dievaluasi. Jangan hanya sektor swasta yang terus terkena PHK, sementara aparatur yang tidak produktif tetap dipertahankan,” tulisnya.
Unggahan itu juga menyinggung penggunaan pihak ketiga atau vendor dalam sejumlah proyek pemerintah, termasuk pengembangan sistem teknologi di sektor perpajakan. Model kerja sama tersebut dinilai sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Sebagai perbandingan, beberapa negara seperti Singapura dan Belanda termasuk memiliki jumlah pegawai pemerintahan yang relatif lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Kedua negara tersebut dinilai lebih mengedepankan efisiensi birokrasi melalui kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Meski begitu, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait kritik yang viral di media sosial tersebut. Isu mengenai efektivitas dan reformasi ASN sendiri masih menjadi pembahasan publik di tengah perlunya peningkatan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat.
