Janji Adv Rp3 hingga 5 Juta per Media Menguap, FWBR Boikot Kerja Sama Peliputan Porprov XV Jabar 2026

“GELAP MATA & DITIKAM JANJI MANIS! Anggaran Peliputan Porprov XV Jabar 2026 Diduga Mangkrak, FWBR Ngamuk dan Boikot Total!”

Kota Bekasi – Polemik panas mengguncang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jabar 2026 di mana Kota Bekasi bertindak sebagai salah satu tuan rumah. Forum Wartawan Bekasi Raya (FWBR) secara resmi mengambil sikap tegas dengan menyatakan mundur dari kerja sama peliputan yang ditawarkan oleh Panitia Besar (PB) Porprov XV 2026 Jawa Barat, Rabu (12/11/2026).

Keputusan kolektif ini diambil akibat kekecewaan mendalam atas carut-marut manajemen anggaran, minimnya transparansi, serta dugaan inkonsistensi janji manis yang ditebar oleh pihak panitia penyelenggara terhadap insan pers lokal yang telah berjibaku mengawal jalannya pesta olahraga terbesar di tingkat regional Jawa Barat tersebut.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, para jurnalis yang tergabung dalam FWBR sejak 2 November 2026 telah menunjukkan dedikasi penuh memberitakan sportivitas dan kemeriahan Porprov XV Jabar 2026 agar gaung kompetisi bergemuruh di tengah masyarakat. Namun, di balik kerja keras tersebut, pihak panitia diduga mempermainkan hak-hak normatif media.

Mulai dari janji uang lelah sebesar Rp100 ribu per berita tayang yang disertai fasilitas konsumsi (makanan ringan dan kopi) yang raib tanpa kejelasan, hingga mekanisme penawaran kerja sama peliputan atau advertorial (Adv) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) senilai Rp3 juta hingga Rp5 juta per media yang menguap begitu saja.

Ironisnya, setelah negosiasi yang terus berubah-ubah secara sepihak, penanggung jawab Media Center, Waris, mendadak memangkas dan mematok kebijakan pembiayaan secara pukul rata bagi forum, komunitas, organisasi, hingga PWI dengan nominal alakadarnya, yakni hanya Rp8.500.000 saja.

Ketiadaan kejelasan dan dugaan akrobat anggaran inilah yang memicu kemarahan FWBR hingga akhirnya memutuskan untuk menarik seluruh awak media dari kerja sama peliputan.

Melihat kisruh yang terjadi antara Panitia Besar (PB) Porprov XV Jabar 2026 dan Forum Wartawan Bekasi Raya (FWBR), terdapat beberapa titik krusial yang perlu dibedah secara mendalam dari sudut pandang tata kelola anggaran publik dan relasi industrial media

Perubahan skema pembiayaan secara sepihak (dari janji advertorial per media atau insentif per berita tayang menjadi gelondongan dana Rp8.500.000 untuk lintas organisasi) mencerminkan ketidakprofesionalan dalam perencanaan anggaran (budgeting planning). Dalam event olahraga berskala regional yang menyerap dana hibah atau anggaran negara/APBD, setiap pos anggaran publik harus transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sah.

Pers memiliki posisi strategis sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus mitra vital dalam menyukseskan perhelatan akbar seperti Porprov. Mempermainkan komitmen kerja sama peliputan tidak hanya mencederai marwah profesi jurnalis, tetapi juga melanggar prinsip keadilan sosial dan etika bermitra yang sehat.

Jika dana yang dialokasikan untuk publikasi dan media massa dalam Porprov XV Jabar 2026 bersumber dari APBD/APBN atau dana hibah pemerintah, maka setiap pergeseran, pemangkasan, atau ketidakjelasan realisasinya wajib diawasi secara ketat. Penggunaan anggaran yang tidak akuntabel berpotensi membuka celah pelanggaran hukum administratif maupun tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan wewenang.

Advokat Anton R. Widodo, S.H., M.H , Sekretaris DPC Kongres Advokat Indonesia [KAI] Kota Bekasi & Ketua YLBH Sahaya Dharma Indonesia. Menyikapi polemik mundurnya Forum Wartawan Bekasi Raya (FWBR) dari kerja sama peliputan Porprov XV Jabar 2026 akibat karut-marut anggaran, saya memandang persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai sekadar dinamika kepanitiaan biasa. Ini menyangkut integritas penggunaan keuangan negara/daerah serta kepastian hukum dalam hubungan perdata kontraktual.

Berikut adalah pandangan hukum komprehensif kami:

1. Aspek Hukum Perdata: Wanprestasi dan Cacat Kepercayaan

Secara hukum perdata, ketika penawaran kerja sama peliputan (baik melalui mekanisme advertorial maupun kesepakatan insentif berita) telah diajukan dan disepakati secara lisan/tertulis oleh para pihak, maka lahirlah perikatan hukum yang mengikat sebagaimana asas pacta sunt servanda (perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang bagi yang membuatnya).

Ketika pihak Panitia Besar (PB) Porprov XV Jabar 2026 mengubah komitmen secara sepihak, menurunkan nilai secara drastis, atau bahkan tidak menepati fasilitas dasar yang dijanjikan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi (Cidera Janji). Panitia telah mencedearai asas iktikad baik (good faith) dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama.

2. Aspek Hukum Administrasi & Pengelolaan Keuangan Negara (APBD/APBN)

Porprov XV Jabar 2026 adalah ajang resmi pemerintah yang tentu melibatkan sokongan dana publik (APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kota Bekasi/Kabupaten/Kota lain yang terlibat, atau dana hibah KONI). Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap rupiah uang negara yang dikelola harus berlandaskan prinsip.

Kejelasan alokasi dana publik untuk media massa wajib dapat dipertanggungjawabkan (auditable).Efisiensi dan Efektivitas: Pemangkasan atau ketidakjelasan alokasi anggaran publik yang tidak sesuai dengan perencanaan awal berpotensi menimbulkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau inspektorat.

Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang disetujui dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan realisasi di lapangan terlebih jika ada indikasi pemotongan atau pengalihan pos anggaran publik secara melawan hukum—maka hal ini dapat terseret ke ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), khususnya Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tentang penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

3. Perlindungan Profesi Jurnalis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers. Meskipun bentuk kerja sama peliputan bersifat komersial atau kontraktual, pengabaian hak-hak ekonomi jurnalis dan media lokal setelah mereka bekerja keras memberitakan event tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi yang dilindungi undang-undang. Media lokal adalah pilar utama penyampai informasi kepada masyarakat luas di daerah; melemahkan atau memperdaya mereka sama artinya dengan menghambat hak publik atas informasi yang benar dan transparan.

Kami mendesak pihak berwenang, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun tangan mengaudit secara transparan aliran dana publik yang dialokasikan untuk bidang publikasi dan media dalam perhelatan Porprov XV Jabar 2026.

PB Porprov XV Jabar 2026 harus segera melakukan klarifikasi terbuka dan memenuhi kewajiban kontraktualnya secara profesional kepada media-media lokal di bawah naungan FWBR tanpa ada diskriminasi atau pemangkasan sepihak.

Apabila terbukti ada unsur kesengajaan penyelewengan anggaran atau perbuatan curang yang merugikan insan pers dan keuangan negara, kami siap mendampingi langkah hukum konstitusional demi menegakkan keadilan dan transparansi di Kota Bekasi.