Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi Faisal: Pemerataan Infrastruktur Jadi Prioritas, Aspirasi Warga Harus Dikawal

BEKASI – Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Golkar, Faisal, S.E., menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur serta pengawalan aspirasi masyarakat agar kebutuhan warga dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada 2027.

Hal tersebut disampaikan Faisal saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Kota Bekasi, Rabu (14/10/2026) siang.

Menurut Faisal, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses umumnya berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan dan perbaikan saluran drainase, serta penyediaan penerangan jalan umum (PJU).

Ia menilai, berbagai kebutuhan tersebut perlu mendapat perhatian agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada proyek berskala besar, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di lingkungan permukiman.

“Prinsipnya, aspirasi itu memang tidak jauh dari infrastruktur. Hanya saja, untuk perencanaan ke depan, kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi perhatian,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan, kegiatan reses menjadi salah satu sarana bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Melalui forum tersebut, warga dapat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kondisi jalan, saluran air yang belum berfungsi optimal, hingga minimnya penerangan di sejumlah titik permukiman.

Faisal menyebutkan, kegiatan reses anggota DPRD dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan tersebut selanjutnya menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD, mekanisme perencanaan, serta kemampuan anggaran daerah.

Ia juga mendorong para ketua rukun warga (RW) agar aktif menyampaikan kebutuhan dan persoalan di wilayah masing-masing. Menurutnya, keterlibatan pengurus lingkungan dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dengan penyampaian aspirasi yang terarah, berbagai persoalan di tingkat lingkungan diharapkan dapat dipetakan berdasarkan tingkat urgensi dan prioritas penanganannya.

Selain infrastruktur, Faisal turut menyoroti persoalan pengelolaan sampah dan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Menurutnya, penanganan sampah membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah sekaligus partisipasi aktif masyarakat.

Pembahasan mengenai rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Bantargebang juga menjadi salah satu isu yang berkaitan dengan kebutuhan penataan lingkungan.

Di samping itu, mekanisme anggaran reses serta penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari pengembang perumahan kepada pemerintah turut menjadi perhatian.

Faisal menekankan bahwa setiap aspirasi masyarakat perlu dikawal agar tidak berhenti pada tahap penyampaian, tetapi dapat dipertimbangkan dalam proses perencanaan program pembangunan dan penganggaran daerah.

Menurutnya, pemerataan pembangunan memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, kebutuhan warga dapat diselaraskan dengan program pemerintah berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.

Menjelang perencanaan pembangunan 2027, berbagai aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Dengan demikian, hasil pembangunan tidak hanya terlihat melalui proyek berskala besar, tetapi juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari warga, mulai dari jalan lingkungan yang layak, saluran drainase yang berfungsi baik, penerangan jalan yang memadai, hingga lingkungan permukiman yang tertata dan bersih.