Reses di Cibening, Bosih Awaludin Tegaskan Aspirasi Warga Harus Diperjuangkan

Kab Bekasi – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Golkar, Komisi II, Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Bosih Awaludin, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat harus dihimpun dan diperjuangkan agar dapat menjadi bagian dari program pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat menggelar kegiatan reses di Kampung Cikedokan, RT 02/RW 01, Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan.

Dalam kesempatan tersebut, Bosih menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat secara langsung. Melalui kegiatan ini, warga memiliki kesempatan menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.

Menurut Bosih, reses bukan sekadar agenda pertemuan antara wakil rakyat dan masyarakat, melainkan bagian penting dari tanggung jawab anggota legislatif dalam memperjuangkan kepentingan warga.

Ia menerangkan, terdapat beberapa jalur yang dapat ditempuh masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan, yakni melalui kegiatan reses, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta perencanaan program melalui Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

“Aspirasi yang disampaikan melalui reses akan dihimpun dan dipilah berdasarkan skala prioritas. Apabila ada usulan yang belum terakomodasi melalui Musrenbang maupun Renja perangkat daerah, aspirasi tersebut dapat diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD,” jelas Bosih.

Ia mencontohkan sejumlah kebutuhan masyarakat yang dapat diusulkan, seperti pembangunan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, serta berbagai kebutuhan infrastruktur lainnya.

Bosih juga menekankan bahwa anggota DPRD bukanlah pihak yang secara langsung mengeksekusi pembangunan. Namun, legislatif memiliki tanggung jawab untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada dinas atau perangkat daerah terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Bosih memaparkan tiga fungsi utama DPRD, yaitu fungsi legislasi dalam pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi anggaran (budgeting) dalam pembahasan dan persetujuan APBD, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Terkait fungsi pengawasan, ia menegaskan bahwa anggota DPRD juga berkewajiban memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memperhatikan kualitas pekerjaan di lapangan.

Melalui kegiatan reses tersebut, Bosih berharap masyarakat semakin memahami mekanisme penyampaian aspirasi serta aktif menyampaikan kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas di wilayahnya.

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri jajaran pengurus Pimpinan Desa (PD) Partai Golkar Kecamatan Setu, perwakilan Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Bekasi, serta Kepala Desa Cibening, Anton Suryana, Ketua RT 02 dan RW 01 Cikedokan. Kegiatan dipandu oleh Yunus selaku pembawa acara (MC), yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan.