Reses PKS di Alamanda, Hj Puji Lestari Kawal Aspirasi Infrastruktur hingga Persoalan Legalitas Perumahan

Kab Bekasi – Pemerataan pembangunan di kawasan perumahan serta persoalan administrasi dan legalitas lingkungan menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Puji Lestari, A.Md.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan reses yang digelar di Perumahan Alamanda, RW 12 Blok B, Rabu (11/11/2026) malam. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi serta mencari solusi atas persoalan yang dihadapi warga perumahan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2024–2029 dari Fraksi PKS, Dr. Hj. Cucu Sugiarti, S.I.P., M.Pd., Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kecamatan Tambun Utara, Kepala Desa Karang Satria, perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkintan), Staff Setwan, unsur kecamatan, kelurahan, BPD Karang Satria, pengurus DPC dan ranting PKS Dapil IV, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT/RW, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Hj. Puji Lestari mengatakan, pemilihan kawasan perumahan sebagai lokasi reses bukan tanpa alasan. Menurutnya, pembangunan di lingkungan perumahan masih perlu mendapat perhatian lebih agar masyarakat memperoleh pemerataan fasilitas dan infrastruktur.

“Selama ini mungkin pembangunan belum banyak menyentuh kawasan perumahan. Karena itu, saya sengaja mengangkat tema ini agar masyarakat mengetahui bagaimana tata cara mengusulkan pembangunan supaya bisa masuk dalam program pemerintah daerah,” ujarnya.

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, Hj. Puji menghadirkan perwakilan Disperkintan guna menjelaskan mekanisme pengajuan usulan pembangunan, termasuk persyaratan administrasi dan tahapan verifikasi.

Ia menjelaskan, aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui timnya untuk selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui akun masing-masing anggota DPRD.

Dalam pemaparan teknis, warga juga mendapatkan penjelasan mengenai alur pengajuan aspirasi, mulai dari penginputan oleh tim anggota DPRD, validasi Sekretariat DPRD, verifikasi Bappeda, pembahasan oleh organisasi perangkat daerah (OPD), hingga tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten dan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain itu, masyarakat diberikan pemahaman mengenai persyaratan pengajuan pembangunan fisik maupun nonfisik.Untuk usulan infrastruktur, diperlukan proposal, dokumen resmi yang menjelaskan status kepemilikan tanah, serta foto lokasi atau bangunan yang diusulkan. Sementara usulan nonfisik harus dilengkapi proposal dan informasi calon penerima manfaat maupun lokasi kegiatan.

Setiap usulan juga perlu mencantumkan titik koordinat, jenis pekerjaan, volume kegiatan, serta urutan prioritas pembangunan. Proposal setidaknya memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, bentuk kegiatan, serta penutup.

Hj. Puji menegaskan bahwa kelengkapan dokumen, kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah, urgensi kebutuhan, serta manfaat bagi masyarakat menjadi faktor penting dalam proses pengajuan aspirasi.

Lebih lanjut, tidak hanya membahas infrastruktur, Hj. Puji Lestari juga menyoroti persoalan proses serah terima kawasan perumahan di Desa Karang Satria yang hingga kini masih menjadi pekerjaan bersama.

Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, serta pihak pengembang.

“Kita sama-sama memahami bahwa proses serah terima perumahan ini belum selesai. Saya berharap ke depan kita bisa berjalan bersama dan berkolaborasi. Mari kita sering bertukar pikiran untuk mencari jalan keluar agar persoalan ini bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Menurutnya, penyelesaian persoalan serah terima perumahan penting untuk memberikan kejelasan terhadap pengelolaan kawasan dan keberlanjutan pembangunan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Melalui kegiatan reses tersebut, Hj. Puji berharap berbagai aspirasi warga Perumahan Alamanda dan sekitarnya dapat dihimpun, diperjuangkan, serta ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan pemerintah daerah.

Kegiatan berlangsung dengan pemaparan materi dan dialog bersama masyarakat, yang diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara wakil rakyat, pemerintah, dan warga dalam mendorong pemerataan pembangunan di kawasan perumahan.