Sarif Marhaendi Desak Pengembang Bertanggung Jawab, PSU dan Drainase Perumahan Jadi Sorotan

Kab Bekasi – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) I dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sarif Marhaendi, S.E., menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur dan pelayanan publik yang menjadi aspirasi masyarakat dalam kegiatan yang berlangsung di Gang Istana Al-Qur’an 4, Kampung Dukuh, Desa Ciledug, Rabu (11/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sarif menyoroti berbagai persoalan yang berkaitan dengan penerangan jalan umum (PJU), pembangunan jalan lingkungan, drainase, hingga kewajiban pengembang dalam proses serah terima prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan.

Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami pembagian kewenangan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar setiap pengaduan dan usulan pembangunan disampaikan kepada dinas yang tepat.

Menurutnya, penanganan PJU di lingkungan permukiman dan jalan lingkungan menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan). Sementara itu, penerangan di jalan utama menjadi kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub).

Selain persoalan PJU, Sarif juga menyoroti tanggung jawab pengembang dalam proses penyerahan PSU perumahan kepada pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa sejak awal menjabat sebagai anggota DPRD, dirinya konsisten mendorong para pengembang agar segera menyelesaikan kewajiban serah terima PSU.

Terkait Perumahan Gandaria, Sarif menyebut proses serah terima PSU telah dilaksanakan. Dokumen pendukung juga sudah disampaikan kepada pihak dinas terkait untuk ditindaklanjuti.

Namun, perhatian khusus diberikan kepada Perumahan PSP yang menurut laporan masyarakat belum menyelesaikan serah terima PSU. Selain itu, muncul dugaan belum tersedianya fasilitas resapan air di kawasan perumahan tersebut.

“Persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan mendengarkan laporan. Saya meminta agar kita bisa menjadwalkan peninjauan langsung ke lapangan, sehingga mengetahui kondisi sebenarnya dan menemukan akar permasalahannya,” ujarnya.

Sarif juga menekankan bahwa pengembang harus bertanggung jawab terhadap sistem drainase perumahan. Apabila terdapat hambatan pembangunan saluran air karena persoalan kepemilikan lahan, harus dicari solusi yang tidak merugikan masyarakat.

Menurutnya, apabila diperlukan pembebasan atau pembelian lahan untuk pembangunan saluran drainase, pengembang harus ikut bertanggung jawab sesuai kewajibannya.

Dalam kesempatan tersebut, Sarif turut mendorong agar kebutuhan masyarakat, khususnya pembangunan PJU dan drainase di RW 01, dapat diperjuangkan melalui mekanisme pengusulan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

Ia meminta dukungan pihak terkait untuk mengawal usulan tersebut agar dapat masuk dalam perencanaan dan direalisasikan melalui anggaran pemerintah daerah.Sarif juga memberikan contoh perjuangannya dalam mengawal pembangunan Jalan Sasak Dempul. Menurutnya, jalan tersebut sebelumnya belum masuk dalam rencana pembangunan tahun berjalan. Namun, karena memiliki fungsi penting sebagai jalur utama di Kecamatan Setu, dirinya berkomunikasi dan menyampaikan permohonan kepada Bupati Bekasi melalui pihak terkait agar pembangunan jalan tersebut tetap diperjuangkan.

“Alhamdulillah, setelah dilakukan komunikasi dan koordinasi, Jalan Sasak Dempul sekarang sudah mulai dibangun. Ini membuktikan bahwa aspirasi masyarakat harus terus diperjuangkan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa peran anggota DPRD bukan sebagai pelaksana ataupun pengelola proyek pembangunan. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Karena itu, ketika usulan masyarakat direalisasikan menjadi pembangunan fisik, anggota DPRD berkewajiban mengawasi pelaksanaannya agar sesuai spesifikasi teknis dan tidak terjadi pengurangan kualitas pekerjaan.

“Saya tegaskan, anggota dewan tidak boleh mengelola proyek. Tugas kami adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan. Ketika pembangunan berjalan, kami harus memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan mutunya tidak dikurangi,” tegas Sarif.

Minta Usulan Masyarakat Dikawal hingga DirealisasikanLebih lanjut, Sarif berharap dinas-dinas terkait memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan infrastruktur di wilayah Desa Ciledug, terutama menyangkut kebutuhan jalan, penerangan jalan, dan drainase.

Ia meminta agar koordinasi antara anggota DPRD dan perangkat daerah dapat diperkuat sehingga setiap persoalan masyarakat memperoleh tindak lanjut yang jelas.Sarif mengakui, jumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui dirinya sangat banyak, bahkan mencapai ratusan usulan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pihak agar usulan tersebut tidak hanya berhenti dalam tahap perencanaan.

Ia berharap tingkat realisasi usulan pembangunan dapat ditingkatkan hingga minimal 50 persen atau lebih, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Usulan masyarakat yang masuk kepada saya bukan hanya satu atau dua, tetapi bisa mencapai ratusan. Saya berharap semuanya bisa dibantu dan dikawal agar realisasinya maksimal. Jangan sampai hanya 10 sampai 20 persen yang terealisasi,” pungkasnya.

Sarif menegaskan, perjuangan aspirasi masyarakat harus diwujudkan melalui kerja nyata, koordinasi lintas dinas, serta pengawasan pembangunan yang berkelanjutan demi pemerataan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bekasi.