Portal Berita Bekasi & SekitarnyaSenin, 16 November 2026
BREAKING
Berita terbaru HaloBekasi.id hari ini

Yusril Buka Fakta Penyadapan Tokoh Negara, Mantan Kapolri Listyo Sigit Terseret Jadi Tersangka

Ditulis oleh redaksi04 November 202600:29 WIB

HALOBEKASI.ID – Dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh penting di Indonesia menjadi sorotan setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkap adanya intersepsi komunikasi yang diduga menyasar Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri, politisi, hingga kalangan pengusaha.

Pengungkapan tersebut disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Ia menyebut komunikasi sejumlah tokoh penting diduga telah disadap melalui telepon seluler dan perangkat komunikasi lainnya tanpa hak.

“Sejumlah tokoh penting di negara kita ini telah diintersep atau disadap komunikasinya melalui handphone dan peralatan komunikasi yang lain, termasuk Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri, sejumlah politisi, dan sejumlah pengusaha,” ujar Yusril di hadapan wartawan.

Kasus tersebut kini menjadi bagian dari penanganan penyidikan Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.

Dalam perkembangan penyidikan, Yusril mengungkapkan bahwa tiga perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EHS.Nama yang disebut dalam pengungkapan tersebut adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Selain ketiganya, seorang perwira tinggi Polri berinisial SU, yakni Irjen Pol Slamet Uliandi, disebut masih menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi.

Penyidik sebelumnya telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, meminta keterangan saksi, serta mengumpulkan barang bukti. Sejumlah telepon seluler dan perangkat komunikasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan juga telah diamankan.

Barang bukti tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembuktian untuk mengungkap bagaimana penyadapan dilakukan, siapa saja pihak yang terlibat, serta apa tujuan di balik aktivitas tersebut.

Yusril menegaskan, perkara ini ditangani berdasarkan dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi ilegal, bukan tindak pidana makar.Ia juga menekankan pentingnya proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan didasarkan pada alat bukti yang sah.

Hingga kini, penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Perkembangan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Bareskrim Polri.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyangkut privasi komunikasi individu, tetapi juga menyentuh aspek keamanan komunikasi Presiden dan sejumlah pejabat penting negara.

Bagikan: