Portal Berita Bekasi & SekitarnyaSelasa, 17 November 2026
BREAKING
Berita terbaru HaloBekasi.id hari ini

MUI Tegaskan Vape Haram, Prof KH Asrorun Ni’am Ungkap Alasan Ilmiah dan Bahaya Kesehatannya

Ditulis oleh redaksi15 November 202617:26 WIB

HALOBEKASI.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan keharaman penggunaan rokok elektrik atau vape melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Penjelasan mengenai dasar penetapan fatwa tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, saat mengisi pengajian rutin mingguan yang membahas Kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani.

Pengajian yang diselenggarakan Pondok Pesantren An-Nahdlah itu berlangsung secara hybrid. Selain diikuti langsung oleh para santri, kegiatan tersebut juga dihadiri secara daring oleh ribuan jamaah dari berbagai daerah di Indonesia melalui aplikasi Zoom setiap Sabtu pagi.

Dalam kajiannya, Prof Ni’am menyoroti banyaknya pertanyaan masyarakat di media sosial mengenai perbedaan status hukum rokok konvensional berbahan tembakau dengan rokok elektrik atau vape.

Salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah mengapa rokok konvensional masih memiliki perbedaan pandangan hukum di kalangan ulama, mulai dari makruh hingga haram, sedangkan vape ditetapkan haram secara menyeluruh.

Menanggapi hal tersebut, Prof Ni’am menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kondisi dan fakta ilmiah yang menjadi pertimbangan dalam menentukan hukum kedua produk tersebut.

Menurutnya, pada rokok konvensional masih terdapat ruang perbedaan pendapat atau khilaf di kalangan ulama. Sementara itu, penggunaan rokok elektrik dinilai memiliki dampak buruk yang nyata dan menimbulkan kemudaratan serius bagi kesehatan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, MUI menetapkan hukum penggunaan vape sebagai haram.Selain aspek kesehatan, Prof Ni’am turut meluruskan anggapan mengenai penerimaan negara dari pungutan bea cukai produk rokok elektrik. Isu tersebut kerap dijadikan salah satu argumen oleh sebagian masyarakat dalam mempertanyakan kebijakan terhadap vape.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, pengenaan bea cukai tinggi terhadap vape bukan semata-mata ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Sebaliknya, kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian agar produk rokok elektrik tidak mudah diakses oleh masyarakat.

“Dengan bea cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas,” jelas Prof Ni’am di hadapan para jamaah, Sabtu (14/11/2026).

Adapun Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

Penetapan fatwa tersebut menjadi landasan keagamaan MUI dalam memberikan panduan kepada umat Islam terkait penggunaan rokok elektrik, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, bahaya kesehatan, serta prinsip perlindungan terhadap diri dari segala bentuk kemudaratan.

Bagikan: