Yusril Ihza Mahendra Siap Jadi Wapres Gantikan Gibran, Jika Dipercaya Prabowo

HALOBEKASI.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kesiapannya apabila dipercaya menjadi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik di tengah dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
Diketahui, Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026. Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut sekaligus menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. MPR selanjutnya akan menindaklanjuti proses pengisian jabatan sesuai mekanisme konstitusi.
Di tengah situasi tersebut, nama Yusril Ihza Mahendra turut menjadi perhatian setelah dirinya memberikan tanggapan mengenai kemungkinan mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Dalam video wawancara yang beredar, Yusril menanggapi pertanyaan wartawan mengenai peluang dirinya menjadi Wakil Presiden. Ia menyampaikan bahwa apabila mendapatkan kepercayaan dan amanah, dirinya siap menjalankan tugas tersebut.
Yusril juga menegaskan bahwa persoalan penunjukan jabatan merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut memunculkan perhatian publik mengenai sejumlah nama yang berpotensi mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden RI.
Meski demikian, hingga saat ini pernyataan kesiapan Yusril tidak berarti dirinya telah ditetapkan sebagai calon pengganti Gibran. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Publik pun menantikan langkah Presiden Prabowo Subianto dan MPR RI dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden untuk sisa masa jabatan 2024–2029.






