Polemik ID Card PERS Porprov Berakhir dengan Permintaan Maaf, PWI: Jangan Campuradukkan Humas dan Wartawan

BEKASI – Polemik penggunaan kategori PERS pada kartu identitas (ID Card) pengelola media sosial organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 akhirnya mendapat respons resmi dari Panitia Besar (PB) Porprov.

Melalui pemberitaan di situs resmi Porprov Kota Bekasi 2026, Jumat (6/11/2026), PB Porprov mengakui adanya kekeliruan dalam pencetakan kategori kartu akses. ID Card yang seharusnya menggunakan kategori OPD justru tercetak dengan kategori PERS disertai keterangan Media Sosial.

PB Porprov menjelaskan, kekeliruan tersebut terjadi pada tahap persetujuan pencetakan. Menindaklanjuti hal itu, Tim Humas dan Media telah meminta agar kartu yang bermasalah dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. Panitia juga menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers.

Merespons pengakuan tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin, mengapresiasi keterbukaan PB Porprov yang telah mengakui kekeliruan sekaligus mengambil langkah korektif.

Menurut Ade, sejak awal kritik yang disampaikan PWI bukan untuk mempersoalkan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) atau pengelola media sosial OPD dalam mendukung publikasi Porprov. Sebab, kegiatan dokumentasi dan publikasi merupakan bagian dari tugas kehumasan pemerintah.

Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan identitas harus sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab masing-masing.

“Persoalannya bukan ASN boleh atau tidak boleh melakukan dokumentasi dan publikasi. Silakan saja, karena itu bagian dari tugas kehumasan pemerintah. Tetapi jangan sampai identitas humas OPD disamakan dengan identitas PERS. Keduanya memiliki fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab yang berbeda,” tegas Ade Muksin, Jumat (6/11/2026).

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur secara jelas pengertian pers dan wartawan.Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Sementara Pasal 1 angka 4 mendefinisikan wartawan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Selain itu, Pasal 7 ayat (2) UU Pers menegaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.”Karena itu, identitas PERS tidak semestinya digunakan secara sembarangan. Kartu akses dengan kategori PERS harus merepresentasikan fungsi jurnalistik, bukan sekadar kebutuhan administrasi atau kemudahan akses seseorang dalam kegiatan olahraga,” ujarnya.

Meski mengapresiasi permohonan maaf dan langkah perbaikan PB Porprov, Ade berharap pembenahan dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, evaluasi perlu mencakup proses penerbitan kartu identitas agar kesalahan klasifikasi antara wartawan dan petugas kehumasan tidak kembali terulang.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa persoalan ID Card bukan satu-satunya hal yang perlu dievaluasi. Transparansi mekanisme verifikasi wartawan, pemberian akses peliputan, serta pelibatan media lokal dalam publikasi Porprov XV Jawa Barat 2026 juga harus menjadi perhatian panitia.

Ade menilai penyelenggaraan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut semestinya menjadi ruang kolaborasi yang terbuka dan memberikan kesempatan setara kepada seluruh insan pers yang bertugas di wilayah Bekasi.

Hal itu mencakup organisasi wartawan, kelompok kerja (pokja), forum, komunitas, maupun perusahaan media lokal.

“Jangan sampai ada kesan bahwa media tertentu lebih mudah mendapatkan akses karena kedekatan dengan kekuasaan atau hubungan personal. Penyelenggaraan Porprov harus mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan kesempatan yang adil bagi media lokal,” tandasnya.

PWI Bekasi Raya berharap polemik ini menjadi bahan evaluasi bagi PB Porprov, terutama dalam menetapkan klasifikasi identitas, membangun komunikasi dengan insan pers, serta memastikan kemitraan publikasi berjalan secara profesional dan transparan.

“Pers harus dihormati, humas harus ditempatkan sesuai fungsinya. Jangan campuradukkan keduanya. Kami ingin Porprov sukses sebagai penyelenggaraan olahraga sekaligus sukses dalam menghormati kemerdekaan pers,” pungkas Ade.

Sebelumnya, penggunaan kartu identitas kategori PERS dalam penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi menuai sorotan. Pasalnya, kartu dengan label tersebut diketahui tidak hanya digunakan oleh wartawan, tetapi juga diberikan kepada ASN yang bertugas mengelola media sosial OPD.

Persoalan ini mencuat dalam Dialog Pers yang diselenggarakan PWI Bekasi Raya. Dalam forum tersebut, muncul pertanyaan mengenai ketepatan penggunaan nomenklatur PERS untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki fungsi berbeda dalam kegiatan publikasi Porprov.

Polemik tersebut menjadi pengingat pentingnya pemisahan identitas antara insan pers dan petugas kehumasan pemerintah, sekaligus perlunya tata kelola akses peliputan yang transparan, profesional, dan berkeadilan.