JAKARTA – Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan dan pembangunan nasional, bukan hanya menjadi dokumen sejarah atau slogan yang diucapkan dalam seremoni kenegaraan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026). Peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia”.
Dalam pidatonya, Presiden menilai tema tersebut sangat relevan dengan kondisi global yang tengah diwarnai konflik, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi. Menurutnya, Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, yakni nilai-nilai Pancasila.
“Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekadar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara,” kata Presiden.
Presiden menegaskan bahwa Pancasila lahir dari sejarah, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi konsensus bersama dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menyoroti agenda pembangunan ekonomi nasional. Meski Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir, pemerintah ingin memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Presiden menyinggung besarnya potensi sumber daya alam Indonesia, mulai dari mineral strategis hingga komoditas pertanian. Namun, menurutnya, kekayaan tersebut belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi rakyat.
“Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Presiden menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menjunjung nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial.
Menurut Presiden, kekayaan alam harus dikelola secara bertanggung jawab sebagai amanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah akan memperkuat berbagai program strategis, termasuk hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan koperasi dan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia.
Presiden juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola guna mencegah kebocoran kekayaan negara akibat korupsi, penyelundupan, dan berbagai aktivitas ekonomi ilegal.
Ia mengakui bahwa langkah-langkah reformasi tersebut tidak akan berjalan mudah karena berpotensi menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik yang merugikan negara.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus berani mengambil keputusan strategis demi kepentingan jangka panjang bangsa.
“Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung pada bangsa lain,” tegasnya.
Menutup pidatonya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia meyakini Indonesia dapat menjadi negara maju, makmur, dan disegani dunia apabila nilai-nilai Pancasila diterapkan secara konsisten dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi.
Upacara tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin, pimpinan lembaga negara, serta jajaran Kabinet Merah Putih.
