Anggaran Kesehatan Kota Bekasi Capai Rp970 Miliar, Ahmad Murodi Tekankan Pentingnya BPJS bagi Warga

BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Murodi, S.Pd., menekankan pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat menggelar Reses III Tahun Anggaran 2026 di RW 09, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Sabtu (10/10/2026) sore.

Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Murodi menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengingatkan warga agar memperhatikan jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan penting, terutama ketika menghadapi kondisi darurat yang memerlukan penanganan medis.

Menurut Ahmad Murodi, persoalan kesehatan perlu menjadi perhatian bersama. Aspirasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan saluran air, tetapi juga menyangkut akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Murodi menceritakan pengalaman membantu seorang warga yang mengalami kecelakaan dan harus menjalani operasi akibat cedera kepala.

Biaya operasi tersebut diperkirakan mencapai Rp150 juta.Ia kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait hingga warga tersebut memperoleh penanganan medis dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengalaman tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya jaminan kesehatan untuk membantu masyarakat menghadapi risiko biaya pengobatan yang besar.

Karena itu, ia mengimbau warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan atau kepesertaannya tidak aktif agar segera mencari informasi mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran maupun pengaktifan kembali melalui kanal resmi.

“Jangan menunggu sakit atau mengalami keadaan darurat baru mengurus BPJS Kesehatan. Masyarakat perlu memastikan status kepesertaannya agar dapat memperoleh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku,” demikian pesan yang ditekankan dalam penyampaian aspirasi tersebut.

Ahmad Murodi juga menyebutkan bahwa anggaran sektor kesehatan Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2026 mencapai sekitar Rp970 miliar.Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Ia berharap anggaran yang dialokasikan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan serta memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan.

Ia juga mengingatkan masyarakat yang masih menggunakan dokumen kependudukan dari luar Kota Bekasi agar mencari informasi mengenai persyaratan administrasi untuk mengakses program pelayanan publik yang tersedia.

Menurutnya, pemahaman mengenai administrasi kependudukan dan kepesertaan jaminan kesehatan penting agar masyarakat mengetahui hak, kewajiban, serta prosedur yang harus dipenuhi.

Selain kesehatan, dalam Reses III tersebut Ahmad Murodi turut menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Jatibening Baru.

Ia menyebutkan terdapat hampir 20 titik kegiatan pembangunan yang menjadi perhatian di wilayah tersebut pada 2026. Dengan perkiraan anggaran sekitar Rp100 juta per titik, nilai keseluruhannya diperkirakan mencapai Rp2 miliar.

Ia berharap pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap dan merata sesuai kebutuhan masyarakat, skala prioritas, serta kemampuan anggaran daerah.

Para ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat juga diharapkan terus menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan agar dapat menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pemerintah daerah.Melalui kegiatan reses ini,

Ahmad Murodi berharap aspirasi warga RW 09, Kelurahan Jatibening Baru, dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku, sehingga kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan lingkungan mendapat perhatian yang proporsional.