Reses di PT Cholyfour Mitra Mandiri, Rudy Rafly Paparkan Peran DPRD dalam Mengawal Pembangunan

Kab Bekasi – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) Bekasi 7, Rudy Rafly, S.E., M.M., menggelar kegiatan reses di PT Cholyfour Mitra Mandiri, Jalan Raya Citarik Lama No. 18, RT 001/RW 001, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Selasa (10/11/2026) sore.

Rudy Rafly yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Golkar tersebut memanfaatkan kegiatan reses untuk bersilaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka, dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka.

Rudy menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal kedewanan, melainkan bagian dari tanggung jawab anggota legislatif untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya melalui mekanisme pemerintahan.

Ia juga menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan DPRD, khususnya Komisi III yang memiliki ruang lingkup kerja berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, perhubungan, lingkungan hidup, serta pelayanan publik lainnya.

Menurut Rudy, sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti jalan rusak, saluran drainase, penerangan jalan umum, hingga persoalan lingkungan, menjadi bagian dari perhatian Komisi III melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Namun, ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai pembagian kewenangan antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembangunan daerah.

“Anggota DPRD tidak memegang alat berat dan tidak bisa menunjuk kontraktor secara langsung. Tugas kami adalah menampung aspirasi masyarakat, memperjuangkannya melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran, kemudian mengawasi pelaksanaan program yang telah disetujui,” jelas Rudy.

Ia menerangkan, setiap usulan pembangunan harus melalui tahapan perencanaan, verifikasi, pembahasan anggaran, serta penyesuaian dengan skala prioritas pemerintah daerah.Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak serta-merta dapat langsung direalisasikan karena pelaksanaannya bergantung pada hasil perencanaan, persetujuan anggaran, dan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam sesi dialog, masyarakat turut mempertanyakan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah sekitar. Selain itu, kebutuhan fasilitas pemakaman yang lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan.

Menanggapi hal tersebut, Rudy menyampaikan bahwa seluruh usulan masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku. Ia berharap kebutuhan infrastruktur maupun fasilitas umum dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan Kabupaten Bekasi.

Terkait aspirasi fasilitas pemakaman, Rudy menyatakan bahwa usulan tersebut akan dibawa dalam pembahasan program berikutnya, dengan harapan dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2027.

“Karena ini merupakan masa persidangan reses tahun 2026, aspirasi yang disampaikan akan kami ajukan melalui mekanisme yang ada. Mudah-mudahan bisa direalisasikan pada tahun 2027,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa kewenangan verifikasi dan penentuan realisasi program berada pada pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait. Meski demikian, DPRD tetap memiliki tanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Ia berharap usulan yang disampaikan masyarakat dapat diakomodasi secara optimal sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.

“Sebagai anggota DPRD yang mewakili masyarakat, tentu harapan kami sama dengan masyarakat, agar semua usulan bisa direalisasikan. Kalau dari 100 persen aspirasi yang disampaikan minimal 50 persen bisa terealisasi, tentu kami sudah merasa sangat bersyukur. Harapan kami tentunya bisa lebih dari itu,” tuturnya.

Melalui kegiatan reses tersebut, Rudy berharap terbangun komunikasi dan sinergi yang berkelanjutan antara masyarakat dan DPRD Kabupaten Bekasi. Dengan demikian, berbagai persoalan di lingkungan masyarakat dapat disampaikan, diperjuangkan, serta dikawal melalui proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.