Portal Berita Bekasi & SekitarnyaSenin, 16 November 2026
BREAKING
Berita terbaru HaloBekasi.id hari ini

Kasus Dugaan Peredaran Tramadol Berakhir dengan RJ dan SP3, BAA LAW FIRM Ungkap Proses Pendampingan Hukum

Ditulis oleh redaksi09 November 202604:18 WIB

BEKASI – Perkara dugaan peredaran obat keras jenis tramadol yang menjerat seorang pria berinisial F tidak berlanjut ke tahap penuntutan dan persidangan. Perkara tersebut disebut telah diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) dan diikuti penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Perkembangan penanganan perkara itu disampaikan kuasa hukum dari BAA LAW FIRM, Bagus Achmad Amzaeni, S.H., C.Med., dalam wawancara bersama Media HaloBekasi.id, Minggu (8/11/2026).

Bagus menjelaskan, pihaknya mulai memberikan pendampingan hukum setelah F diamankan kepolisian. Surat kuasa diterima pada 8 Juni 2025, kemudian dilanjutkan dengan serangkaian upaya pendampingan dan langkah hukum selama proses penanganan perkara berlangsung.

Menurut Bagus, sejak awal pihaknya berupaya memastikan agar perkara tersebut ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyampaikan argumentasi hukum kepada penyidik sekaligus mendorong penyelesaian perkara melalui pendekatan Restorative Justice.

“Sejak awal kami melihat bahwa setiap perkara harus dikaji secara objektif. Kami berupaya memberikan pemahaman hukum kepada penyidik serta mendorong penyelesaian melalui pendekatan restorative justice,” ujar Bagus.

Ia mengungkapkan, selama proses pendampingan terdapat pembahasan dan diskusi hukum dengan penyidik, terutama terkait kedudukan tramadol sebagai obat keras serta penerapan ketentuan hukum terhadap dugaan perbuatan yang disangkakan kepada kliennya.

Bagus menilai, penanganan perkara obat-obatan tertentu perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan karakteristik perbuatan, unsur pidana, alat bukti, serta aturan hukum yang secara khusus mengatur peredaran obat keras.

Ia juga mengingatkan pentingnya membedakan ketentuan hukum mengenai narkotika dengan obat-obatan tertentu yang pengaturan peredarannya memiliki dasar hukum tersendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya, menurut keterangan Bagus, upaya penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice membuahkan hasil. Perkara yang menjerat F dinyatakan selesai melalui mekanisme tersebut dan penyidik menerbitkan SP3.

“Alhamdulillah, melalui proses pendampingan dan langkah-langkah hukum yang kami tempuh, perkara ini akhirnya dapat diselesaikan melalui restorative justice dan diterbitkan SP3. Klien kami juga tidak berlanjut ke proses pemidanaan,” ungkapnya.

Bagus menegaskan, pendampingan hukum tidak semata-mata bertujuan menghadirkan pembelaan bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum. Lebih dari itu, pendampingan diperlukan untuk memastikan hak-hak hukum seseorang tetap terlindungi dan seluruh proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur.

Di sisi lain, BAA LAW FIRM menyatakan tetap mendukung langkah aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkotika maupun obat-obatan yang disalahgunakan.

Namun, ia berharap penegakan hukum tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan keadilan dengan mempertimbangkan fakta serta kondisi setiap perkara.

Bagus turut menyoroti pentingnya asesmen terpadu dalam perkara narkotika, khususnya untuk mengidentifikasi kedudukan seseorang berdasarkan keterlibatan dan fakta hukum yang ditemukan. Hal tersebut dinilai penting agar penanganan terhadap penyalahguna yang memenuhi persyaratan rehabilitasi tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan.

“Jangan sampai seseorang yang seharusnya mendapatkan penanganan melalui pendekatan rehabilitasi justru hanya dipandang dari sisi pemidanaan. Penegakan hukum harus melihat fakta dan kondisi setiap perkara secara menyeluruh,” tambahnya.

Melalui pengalaman pendampingan tersebut, BAA LAW FIRM berharap masyarakat semakin memahami pentingnya memperoleh bantuan hukum ketika menghadapi persoalan dengan aparat penegak hukum.

Bagus juga mengimbau masyarakat agar tidak mengambil langkah hukum berdasarkan asumsi atau informasi yang belum jelas. Menurutnya, pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan prosedur hukum menjadi bagian penting dalam memperoleh perlindungan hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.(MN/YD)

Bagikan: