Portal Berita Bekasi & SekitarnyaSenin, 16 November 2026
BREAKING
Berita terbaru HaloBekasi.id hari ini

Temuan BPK Ungkap Masalah Tata Kelola Jakarta Tourisindo, Gubernur Pramono Diminta Copot Dirut

Ditulis oleh redaksi13 November 202609:45 WIB

HALOBEKASI.ID – Pengelolaan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda), badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap sejumlah persoalan dalam pengelolaan operasional perusahaan tersebut.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Tahun Buku 2024 hingga Semester I 2025. Dokumen bernomor 3/T/LHP/DJPKN-V.JKT/PBD.02/01/2026 tertanggal 30 Januari 2026 tersebut diperoleh Metroposkota pada 11 November 2026.

Dalam laporan tersebut, BPK mencatat sejumlah persoalan, mulai dari kerugian empat hotel yang dikelola perusahaan, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) untuk skema kerja sama tertentu, hingga sejumlah lini bisnis yang tidak berjalan sesuai perencanaan.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah empat hotel milik PT Jakarta Tourisindo yang mengalami kerugian sepanjang 2024 hingga Semester I 2025. Kondisi tersebut menjadi catatan penting terhadap efektivitas pengelolaan bisnis perhotelan perusahaan daerah.

BPK juga menyoroti pengelolaan penyertaan modal daerah (PMD), khususnya terkait pelaksanaan investasi periode 2020–2021.Dalam pemeriksaan, ditemukan sejumlah ketidakkonsistenan dalam perjanjian investasi antara BP BUMD dan beberapa perusahaan daerah.

Di antaranya, perbedaan waktu penandatanganan perjanjian investasi serta tidak dicantumkannya pengaturan waktu pencairan PMD secara jelas.

Selain itu, perjanjian investasi PT Tourisindo tidak mencantumkan rincian proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan, berbeda dengan sejumlah perjanjian investasi lainnya yang telah dilengkapi rincian kegiatan.

Dokumen pemeriksaan juga mencatat saldo PMD tahun 2020 sebesar Rp92,196 miliar, tambahan modal disetor tahun 2021 sebesar Rp138,974 miliar, uang muka kerja sama Rp56 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp261,817 miliar.

BPK turut mencatat belum terealisasinya PMD tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam laporan pemeriksaan.Sejumlah Lini Bisnis Tidak OptimalPersoalan lainnya berkaitan dengan belum tersedianya standar operasional prosedur untuk penyewaan ruang menggunakan skema revenue sharing atau pembagian pendapatan.

Dalam laporan pemeriksaannya, BPK mencatat, “Penyewaan Ruang dengan Skema Revenue Sharing Belum Diatur Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).”BPK juga menyoroti realisasi sejumlah lini bisnis yang dinilai belum berjalan sesuai perencanaan, meliputi:1. Street Kiosk.2. Vending Machine.3. Bike Lounge.4. Jakarta Street Experience.Kondisi tersebut menjadi catatan terhadap perencanaan bisnis, pengawasan internal, serta optimalisasi potensi pendapatan perusahaan.

Meski dalam kesimpulannya BPK menyatakan pengelolaan operasional PT Jakarta Tourisindo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dalam semua hal yang material, sejumlah catatan pemeriksaan tersebut tetap menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah selaku pemegang saham.

Menanggapi temuan tersebut, Ketua LSM Derap Pembangunan, Bambang Purwito, S.H., meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PT Jakarta Tourisindo yang kini dikenal dengan identitas JXB Experience.Bambang menilai perubahan nama dan identitas perusahaan harus diikuti pembenahan nyata dalam sistem pengelolaan dan peningkatan kinerja bisnis.

“Bukan hal aneh. PT Tourisindo yang berubah menjadi PT JXB Experience ini menurut saya hanya berganti casing saja, sementara pengelolaannya masih buruk,” ujar Bambang.

Ia mendesak Gubernur Pramono Anung mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi, bahkan mencopot direktur utama beserta jajaran direksi apabila tidak mampu memperbaiki kinerja perusahaan.

Menurutnya, keberadaan BUMD seharusnya memberikan manfaat ekonomi bagi daerah melalui pengelolaan aset dan unit usaha secara profesional serta menghasilkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“Gubernur Pramono harus segera mengambil langkah tegas. Dirut dan jajaran direksi perlu dievaluasi, bahkan dicopot apabila tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik. Jangan sampai BUMD setiap tahun justru menjadi beban daerah, bukan memberikan keuntungan bagi PAD,” tegasnya.

Kini, tindak lanjut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap temuan BPK tersebut menjadi perhatian publik. Evaluasi kinerja direksi, transparansi pengelolaan keuangan, pembenahan tata kelola, serta optimalisasi seluruh lini bisnis diharapkan menjadi bagian dari langkah perbaikan perusahaan.

Publik pun menantikan apakah Gubernur Pramono Anung akan mengambil langkah evaluasi terhadap jajaran manajemen PT Jakarta Tourisindo guna memastikan BUMD tersebut mampu menjalankan fungsi bisnisnya secara profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Bagikan: