Diduga Seratus Unit Kontrakan di Cibuntu Miliki Sistem Listrik yang Perlu Dipertanyakan, PLN Diminta Turun Tangan

BEKASI – Keberadaan sekitar 100 unit rumah kontrakan di wilayah RT 02/RW 03, Kelurahan Cibuntu, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan awak media. Pasalnya, sistem penggunaan dan pembayaran listrik di rumah kontrakan tersebut menimbulkan pertanyaan dan perlu mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, bangunan kontrakan tersebut memiliki ukuran sekitar 4 meter panjang dan 3 meter lebar per unit. Sejumlah unit disebut telah dilengkapi pendingin ruangan atau AC, sehingga penggunaan listrik di lokasi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Salah seorang penghuni kontrakan mengungkapkan bahwa dirinya hanya membayar biaya token listrik sekitar Rp20.000 per bulan.
“Saya di sini bayar token per bulan cuma Rp20 ribu,” ujar salah seorang penghuni kepada awak media.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sistem kelistrikan yang digunakan, termasuk apakah setiap unit telah memiliki sambungan dan meteran listrik sendiri, serta bagaimana mekanisme pembayaran listrik bagi para penghuni.
Awak media juga berupaya melakukan konfirmasi kepada pemilik kontrakan. Berdasarkan informasi yang diterima, pemilik bangunan tersebut disebut merupakan Kepala desa yang baru terpilih di wilayah Cibuntu. Namun, informasi mengenai kepemilikan tersebut masih perlu dikonfirmasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.
Atas kondisi tersebut, pihak PLN dan instansi terkait diharapkan dapat melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan instalasi serta penggunaan listrik di lokasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan diperlukan guna mengetahui apakah setiap sambungan listrik telah terdaftar secara resmi, apakah penggunaan listrik telah sesuai dengan daya yang terpasang, serta apakah terdapat potensi pelanggaran dalam sistem penyambungan maupun pemakaian listrik.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganan diharapkan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Awak media juga berharap pihak pemilik bangunan bersedia memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Transparansi Demi Kepentingan BersamaPersoalan ini bukan semata-mata menyangkut besaran pembayaran token listrik, melainkan juga pentingnya kejelasan sistem kelistrikan, keselamatan instalasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan penyediaan tenaga listrik.
Masyarakat berharap PLN dapat menindaklanjuti informasi tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi, dugaan pelanggaran kelistrikan di lokasi tersebut belum dapat disimpulkan. Klarifikasi dari pemilik bangunan dan pihak PLN menjadi penting agar persoalan ini memperoleh kepastian berdasarkan fakta di lapangan. Saat konfirmasi dengan Lurah cibuntu tidak respon.






