Portal Berita Bekasi & SekitarnyaSenin, 16 November 2026
BREAKING
Berita terbaru HaloBekasi.id hari ini

Nama Listyo Sigit Mencuat dalam Kasus Penyadapan Ponsel Presiden Prabowo, Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka

Ditulis oleh redaksi03 November 202616:15 WIB

HALOBEKASI.ID – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik. Bareskrim Polri mengungkap penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum.

Pengungkapan tersebut disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers pada Selasa (3/11/2026) malam.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Inisial LSP menjadi sorotan setelah beredar informasi di kalangan media yang mengaitkannya dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Sementara itu, ASN disebut-sebut sebagai Ahrie Sonta Nasution, sedangkan EH diidentifikasi sebagai Eko Hadi. Namun, identitas lengkap dan jabatan masing-masing perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik.

Kasus ini terungkap setelah penyidik menemukan dugaan aktivitas penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa melalui mekanisme dan prosedur hukum yang semestinya. Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran penyadapan adalah milik Presiden Prabowo Subianto.

Selain nomor kepala negara, penyadapan diduga menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Sebelumnya, sejumlah wartawan juga melakukan pemantauan langsung di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (3/11/2026) siang, menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan penangkapan sejumlah jenderal polisi terkait perkara tersebut.

Menurut penjelasan Kabareskrim, dugaan penyadapan dilakukan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Sistem yang semestinya digunakan berdasarkan mekanisme dan kewenangan hukum tersebut diduga disalahgunakan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa verifikasi, surat permohonan penyidik, maupun lampiran laporan polisi.

Persoalan semakin serius ketika pada Oktober 2026 muncul dugaan perintah penghapusan file hasil penyadapan. Petugas yang mengetahui instruksi tersebut kemudian mengambil langkah dengan membuat laporan resmi kepada pihak berwenang pada 30 Oktober 2026.

Menindaklanjuti laporan itu, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam. Sedikitnya 10 orang saksi telah diperiksa untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat unit flashdisk yang diduga berkaitan dengan penyimpanan dokumen hasil intersepsi.

“Dari hasil penindakan di lapangan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik berupa 11 unit handphone, iPad, serta 4 unit flashdisk yang diduga kuat digunakan untuk menyimpan dokumen hasil intersepsi,” kata Asep.

Selain menetapkan tiga tersangka, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap satu orang berinisial SU yang berstatus sebagai saksi.

Perkara ini menjadi sorotan karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan sistem penyadapan yang seharusnya dijalankan berdasarkan ketentuan hukum.Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai siapa pengendali aktivitas penyadapan, bagaimana mekanisme perintah dijalankan, serta apakah terdapat pihak lain yang ikut terlibat.

Pengungkapan kasus ini diharapkan tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mampu membuka secara terang dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan, termasuk memastikan perlindungan terhadap hak privasi dan keamanan komunikasi Presiden serta masyarakat.

Seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Bagikan: